Perempatan Mangli Jilid II

 

Perempatan Mangli Jilid II

Dalam sebuah acara pelatihan jurnalistik, seorang pemateri sedang menjelaskan persoalan penulisan berita. Untuk membuat sebuah contoh, ia mengambil objek kondisi politik kekinian, ketika ruang publik diisi dengan baliho-baliho artis politik atau dramawan politik dengan berbagai slogan. Baliho telah disebar disegala penjuru yang ramai dikunjungi khalayak, salah satu tempat yang disebutkan oleh pemateri tersebut adalah perempatan Mangli. Ia sengaja mengambil contoh salah satu perempatan yang ada dikota Jember dengan pertimbangan bahwa memang tempat tersebut sangat potensial untuk dilihat oleh massa dari berbagai kalangan.

Karena potensial, tanpa harus melihat dengan mengunjungi perempatan Mangli, peserta pelatihan akan langsung saja percaya. Bahwa di Mangli ada berbagai baliho dengan beragam warna dan slogannya. Anehnya, tidak ada satupun baliho yang berdiri di perempatan tersebut. Berarti si pemateri sekedar bicara saja tanpa mempertimbangkan ada dan tidaknya. Sekalipun seperti itu, mempercayai pernyataannya merupakan tindakan yang rasional, karena mengingat tempat yang strategis, menjadi sangat mungkin untuk disinggahi baliho politik. Yang tidak rasional adalah tidak adanya baliho ditempat yang strategis seperti itu. Untuk hal ini tidak akan berkaitan dengan pemateri dan peserta seminar pastinya, melainkan para pegawai partai itulah, kenapa tidak memasang disana, yang ada hanya baliho promosi produk Siladex, bisa dilihat dari arah barat.

Perempatan Mangli tidak perlu diragukan lagi potensinya sebagai tempat yang mendapat kunjungan massa yang banyak dengan berbagai tujuan, profesi, dan hal-hal yang penting sampai tidak penting sekalipun. Dari waktu ke waktu telah diketahui banyak orang dengan mempertimbangkan kunjungan massa yang banyak, maka menjadi tempat untuk mengenalkan produk yang bersifat konsumtif maupun tegur sapa saja dari petinggi partai.

Oleh karena itu dari berbagai kalangan perempatan Mangli akan sering disebut untuk membicarakan persoalan politik, sebagaimana halnya pemateri seminar tersebut. Terdapat beragam tanggapan, antara ini dan itu, setuju, menolak, sependapat, mengkritisi dan sebagainya. Tetapi pada umumnya dalam tema politik, entah pada saat musim kampanye atau tidak, khalayak ketika memandang tema tersebut paling banyak dari mereka yang sadar politik akan menanggapi secara nyinyir.

Tidak perlu dinyinyiri mereka yang nyinyir kepada bab-bab politik, karena memang beralasan. Salah satunya adalah karena segala terobosan, solusi, temuan kebijakan yang memang memberikan kontribusi kepada rakyat merupakan kewajiban dari pemangku-pemangku jabatan. Karena menjadi kewajiban maka tidaklah perlu mendapat apresiasi. Sebagaimana halnya dengan seorang siswa yang berkewajiban untuk mengerjakan PR, ketika ia menyelesaikan maka tidak perlu disebut rajin, karena memang tugasnya begitu.

Tetapi pemahaman tentang rajin menjadi kacau ketika si rajin dibandingkan dengan si malas yang tidak mengerjakan PR. Anak yang malas tidak bisa disebut dalam kategori tersebut karena memang PR masuk dalam kategori kewajiban. Bahkan anak yang rajin juga tidak pantas disebut rajin karena PR menjadi keharusan yang tidak bisa ditinggalkan. Sama halnya dengan kewajiban sholat lima waktu, orang yang sholat selama lima waktu tidak pernah bolong, jangan disebut rajin karena memang itu adalah kewajiban.

Begitu juga dengan para pemangku kebijakan yang menduduki jabatan politis, mereka tidak perlu mendapat apresiasi dan sanjungan ketika melakukan kebijakan yang menguntungkan hajat hidup orang banyak. Karena memang tugasnya mengharuskan seperti itu. Tidak ada sanjungan dan apresiasi untuk kategori kewajiban. Tetapi ketika ia melakukan kesalahan, ambil contoh yang sering ditayangkan oleh media, yaitu korupsi, atau juga bisa dengan tidak disiplin, melaksanakan tugas dengan tidak becus. Maka sebenarnya ia tidak melakukan satu kesalahan, hanya korupsi semata, melainkan dua kesalahan, pertama korupsinya itu dan kedua membuang-buang waktu tidak melakukan tugas-tugasnya karena diganti dengan tindakan korupsinya.

Jadi nyinyir adalah hal yang wajar, sekalipun begitu keinginan untuk berkuasa juga hal yang wajar pula secara kodrat kemanusiaan. Seperti dalam pandangan Plato, bahwa jiwa manusia terbagi menjadi 4 bagian, logistikon, ephitumia, thumos dan eros. Yang disebut terakhir selalu menyertai dari bagian jiwa yang tiga sebelumnya. Untuk memberikan kemudahan dalam memahami, dapat di analogikan dengan bagian tubuh manusia. Ephitumia disimbolkan dengan bagian perut ke bawah, bersifat sebagai jiwa yang rendah karena berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan makan, minum dan nafsu. Thumos disimbolkan dengan perut sampai leher, bersifat sebagai jiwa yang hendak memenuhi harga diri, eksistensi dan kehormatan. Sedangkan untuk logostikon disimbolkan dengan leher sampai kepala, jiwa manusia yang bersifat rasional. Ia yang mengerti mana baik dan buruk dan bagaimana untuk mencapai kebijaksanaan.

Selain itu juga diumpamakan dengan kereta kuda, dimana ephitumia adalah kuda hitam, thumos adalah kuda putih dan logostikon adalah saisnya yang mengendalikan laju kuda tersebut. Sedangkan eros adalah berwujud sayapnya. Dua dari bagian jiwa, yaitu ephitumia dan thumos tidak lah kekal sedangkan yang kekal adalah logostikon. Hasrat untuk berkuasa ada pada thumos, jadi selama manusia masih hidup maka secara alamiah ia akan mempunyai kehendak akan berkuasa. Baliho adalah perwujudan dari hasrat tersebut. Ini merupakan suatu yang waras dan biasa-biasa saja. Sebab nantinya keinginan tersebut juga akan memudar dengan sendirinya manakala ajal merenggut, maka pudar pula dua sifat jiwa yang ada pada manusia.     

Perempatan Mangli dan tempat-tempat lainnya adalah panggung perkelahian wacana. Masyarakat adalah juri kemenangannya, siapa yang ada di hati rakyat maka dia pemenangnya, bukan dia yang pasang baliho di jalan-jalan. Sebenarnya sesederhana itu. Tetapi yang harus dipastikan adalah bahwa seorang yang menawarkan diri untuk mengatur kebijakan dengan mempromosikan diri sebagai yang layak memangku jabatan, rakyat harus sadar betul bahwa orang tersebut adalah mereka yang di atur oleh leher ke atas (logostikon), bukan mereka yang di atur oleh leher sampai perut (thumos), apalagi jangan sampai diatur oleh perut kebawah (ephitumia) dalam mengelola kebijakan publik yang menyangkut maslahat hidup orang banyak.

Tegalwangi, 21-08-2021       

Share :