Demokrasi Kita Masih Mengkonfirmasi Sistem Feodal

 

Beberapa transisi sejarah telah dilewati. Berbagai model penguasa, kekuasaan, pemerintahan, strategi, intrik politik, kekecewaan, pengkhianatan, polemik, aksi dan revolusi pun telah berlalu. Hingga sampai pada nama yang kini kita bela dan banggakan dalam berbagai ajang dan tanpa ajang sekalipun. Ada sepak bola menang atau kalah. Ada badminton menang atau kalah. Tetap bangga dengan Indonesia.

Cukup mengherankan, seperti yang dikatakan Cak Nun, Indonesia hari ini dalam caranya mengakomodir keadilan dengan menghadirkan sistem pemerintahan seharusnya berbentuk kerajaan atau yang ada bau-baunya. Tetapi, nyatanya kita lihat Indonesia hari ini menjauh dari fakta sejarah yang dimiliki. Lantas dikubur dalam kenangan dalam bongkahan cerita orang tua dan buku-buku.

Sebagai bekas jajahan Belanda, seharusnya pun mengikuti model dari sistem pemerintahannya. Dimana 3,5 abad bangsa kita bernapas dibawah sepatu serdadu. Akan jelas bekas-bekas hegemoni yang tergores. Tetapi tidak, para founding fathers kita memilih suatu sistem sebagaimana bangsa-bangsa modern lainnya. Yaitu demokrasi. Nafas yang dihirup tidak lain adalah oksigen yang disemburkan di Prancis, persaudaraan, kebebasan dan kesetaraan. Suatu yang sebenarnya tercela di Yunani, Plato mengutuknya.

Seluruh perangkat administrasi, seragam, kosa kata seluruhnya telah berubah sebagai cerminan negara modern. Yang tidak, hanya mentalnya rakyat saja. Sekalipun mereka berbicara dan bertindak layaknya masyarakat yang hidup sebagai produk modern, tetapi sedikitpun mereka tidak bermental orang yang hidup dalam negara modern.

Seseorang dalam status rakyat tidak akan berani mencela atau mengkritisi kebijakan pemerintah. Kaidah berfikir yang digunakan adalah bahwa pemerintah tidak akan mencelakakan rakyatnya.  Jadi hampir nyaris seluruhnya dinilai kebaikan dan upaya menuju kesejahteraan.

Tidak bermasalah sebenarnya sikap seperti itu. Tetapi sikap tersebut sebagai jalan untuk menuju menjilat seorang penguasa yang seharusnya memperoleh kepercayaan, justru rakyatnya yang ingin dipercaya oleh penguasa. Budaya yang terus membenarkan, terus saja sendiko dawuh, keyakinan bahwa penguasa adalah kebenaran mutlak itu sendiri bukan bagian dari negara modern.

Penguasa dalam perspektif negara modern bukanlah titisan dari langit yang senantiasa benar. Melainkan seseorang yang didelegasikan untuk mengurusi kepentingan orang banyak. Jika suatu ketika ia dikira menyeleweng maka menjadi wajar saja kalau rakyat berdesakan menuntut keadilan

Rakyat yang bungkam dan berbaik sangka akan merelakan bila keadilan yang seharusnya berada disisinya harus dikurangi atau bahkan direnggut. Seperti kata Drupadi dalam kesedihannya setelah gagal dilucuti,"bahwa bungkamnya orang yang benar dianggap kejahatan terbesar dari ucapan iblis".

Modal pertama yang perlu dimiliki oleh rakyat adalah mengenal dengan akrab pada kebenaran. Yang hendak difungsikan untuk menghitung keadilan dan kesejahteraan yang didistribusikan oleh pemerintah. Sayangnya, setelah mendapat fasilitas dari pemerintah. Lagi-lagi kembali kepada pemerintah. Bisa saja tidak difasilitasi karena dapat mengganggu keserakahannya. Oleh karena itu dalam proses pencariannya bisa dimulai dengan swadaya lebih dahulu. Baru setelah itu harus berani mengucapkan.

Rakyat yang pandai, kritis dan cerdas akan cenderung tidak disukai oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Sehingga pemerintah akan berusaha untuk mengkudeta rakyatnya sendiri, dengan jalan konstitusional. Kita mengerti sendiri beberapa aktivis keadilan sering dikriminalisasi. Jika semua adalah aktivis maka bubar negara karena tidak punya penduduk yang diperintah.

Begitu pula disisi sebaliknya, penguasa kita lebih sering merasa terhormat ketika duduk di singgasana. Tidak punya kesadaran yang membawa ingatan pada bau harum di ruangan ber AC nya berasal dari keringat rakyat yang meluangkan waktunya untuk pergi ke TPS.

Dalam setiap kebijakannya, penguasa cenderung menginginkan untuk mendapat pembenaran, setiap kali disalahkan ia akan berbicara dihadapan media seolah menjelaskan dan seolah mencoba meyakinkan rakyat bahwa mereka tidak paham. Selama seorang penguasa bukan nabi yang mendapatkan wahyu berarti ia sangat mungkin salah. Jadi protes adalah kewajaran.

Toh, mereka adalah seorang delegasi rakyat dari bilik TPS. Ketika rakyat tidak puas atau merasa dirugikan dengan caranya berkuasa maka seruan untuk kembali dari pendelegasiannya dengan cara aksi massa adalah panggilan untuk pulang, bukan sikap immoral bagi tumbuh berkembangnya negara. Kita lihat dengan cukup teliti, ternyata semuanya itu adalah realitas berarti kita belum siap menerima sistem baru ini.

Share :